RUU Perlindungan Pekerja Migran

dimuat di Harian Kompas edisi 9 September 2016 Pembentukan RUU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia merupakan salah satu prioritas yang perlu segera diwujudkan dalam kerangka Program Legislasi Nasional 2016.Tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah memastikan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (RUU PPMI) dapat menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja migran secara lebih efektif dibandingkan dengan Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Dengan memperhatikan kondisi pekerja migran Indonesia saat ini, keperluan untuk memperbaiki UU No 39/2004 secara komprehensif menjadi semakin mendesak. Persoalan mendasar dalam UU itu adalah perlindungan pekerja migran hanya dilihat … Continue reading RUU Perlindungan Pekerja Migran

Kedaulatan dan Sengketa Investasi

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 2 Mei 2016 Dalam setiap perundingan free trade agreement (FTA) atau bilateral investment treaty (BIT), salah satu isu yang paling kontroversial adalah persoalan penyelesaian sengketa investasi antara investor asing dan negara di arbitrase internasional. Perdebatan tentang isu tersebut berlangsung sangat tajam dalam konteks pertentangan antara keperluan untuk melindungi hak investor asing dan kepentingan untuk menjaga kedaulatan ekonomi. Dalam praktik di semua FTA dan BIT yang telah dibuat Indonesia, kepentingan investor asing tampak lebih perkasa dibandingkan upaya menjaga kedaulatan ekonomi nasional. Selama ini Indonesia telah memberikan hak kepada investor untuk secara langsung … Continue reading Kedaulatan dan Sengketa Investasi

Indonesia’s Perspective on Investment Agreement Review

Published in Investment Policy Brief, No. 1, Juli 2015  click here for downloading pdf version Introduction Following the contemporary discourse surrounding International Investment Agreements (IIAs), Indonesia is currently undergoing a thorough review of its 64 Bilateral Investment Treaties[1] as well as 5 Investment Chapters under various regional agreements.[2] The review envisages a critical evaluation to the impact of the existing IIAs to Indonesian national economy and formulation of a new approach towards IIAs, which will be fine-tuned in favor of its interest in pursuing national development goals. In this regard, Mrs. Retno Marsudi, the Minister for Foreign Affairs of the Republic … Continue reading Indonesia’s Perspective on Investment Agreement Review

Beyond What is Written

Book Review: Treaties Under Indonesian Law: Comparative Studies Dr. Iur Damos Dumoli Agusman, S.H., M.A. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014 published in Opinio Juris, International Law Journal, Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia Volume 17/ Januari – April 2015 Not many legal books are able to convey information beyond what is written inside. Such books would undoubtedly be a great scholastic work that not only descriptively presents the normative aspect of a legal issue, but also critically examines the philosophical, historical and political aspects of that legal issue. Through such books, we are able to acquire deeper understanding … Continue reading Beyond What is Written

Kedaulatan dalam Perjanjian Investasi Internasional

 27 Mei 2015  Peninjauan kembali semua perjanjian investasi internasional (PII) yang sedang dilakukan pemerintah merupakan suatu upaya untuk menyeimbangkan kepentingan pelindungan hak investor asing dengan kepentingan negara dalam menegakkan kedaulatannya. Menteri luar negeri dalam pembukaan Regional Interactive Meeting on Investment Treaty di Jakarta pada 20 Januari 2015 menegaskan bahwa tujuan utama peninjauan kembali tersebut adalah menjamin agar kewenangan negara dalam menjalankan kebijakan pembangunan nasional tidak terganggu oleh ketentuan-ketentuan PII. PII adalah suatu perjanjian antarnegara yang mengatur tentang perlindungan terhadap investor asing di suatu negara. Elemen-elemen perlindungan yang diberikan dalam perjanjian investasi antara lain mencakup prinsip nondiskriminasi, standar minimum perlakuan terhadap … Continue reading Kedaulatan dalam Perjanjian Investasi Internasional

Does the Death Penalty against Drug Offenders Breach International Law?

The fact that Indonesian Government has executed and will continue executing drug offenders has led to a controversy on the legality of such legal enforcement measures under international law. Many argue that the imposition of capital punishment for drug crimes is not permissible under international law. Against this backdrop, this article tries to contend that there is neither international treaty obligations nor international customary law that has been breached by the Indonesian Government in applying such a firm legal enforcement measure. Indonesia is not under any treaty obligation which prevents it from sending the big fishes among the drug offenders … Continue reading Does the Death Penalty against Drug Offenders Breach International Law?

The Need for an ASEAN Treaty on Migrant Workers

PUBLISHED BY A PREMIER INTERNATIONAL CURRENT-AFFAIRS MAGAZINE FOR THE ASIA – PACIFIC REGION (available at http://thediplomat.com/2015/01/the-need-for-an-asean-treaty-on-migrant-workers/ ) The interests that ASEAN member states have in protecting their migrant workers are not confined to the bilateral level, but extend to the regional level … Continue reading The Need for an ASEAN Treaty on Migrant Workers

Signifikasi dan Kendala Ratifikasi Statuta Roma

PENDAHULUAN Banyak kalangan menilai bahwa proses ratifikasi Indonesia ke Statuta Roma (yang menjadi dasar pembentukan Mahkamah Pidana Internasional) berjalan sangat lambat. Meskipun saat ini terdapat 122 negara yang telah menjadi Negara Pihak pada Statuta Roma, proses ratifikasi oleh Indonesia masih belum dapat dilaksanakan sebagaimana yang direncanakan Pemerintah. Untuk itu, Penulis memandang perlu untuk menyampaikan beberapa sumbangan pemikiran yang diharapkan dapat mendorong proses ratifikasi tersebut. Sejalan dengan maksud tersebut, tulisan ini akan diawali dengan pembahasan secara ringkas manfaat dan urgensi ratifikasi Statuta Roma. Selanjutnya, tulisan ini juga akan secara khusus menganalisa beberapa mispersepsi (kesalahpahaman) yang selama ini menurut Penulis telah menghambat … Continue reading Signifikasi dan Kendala Ratifikasi Statuta Roma